POSPERA Angkat Bicara Dugaan Korupsi Swakelola Keuangan Daerah Simalungun.

Date:

Simalungun-InfoBeritaKarawang. S,Nainggolan selaku Bendahara Pospera ( Posko Perjuangan Rakyat ) kabupaten simalungun angkat bicara tentang dugaan korupsi penggunaan dana swakelola pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun TA 2021 senilai Rp 41.7 Miliar di 38 item yang diduga banyak penyelewengan.

Sondang Nainggolan  meminta aparat hukum segera menelusuri dana swakelola pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) simalungun sebelum ada pemeriksaan dari BPK. Sondang Nainggolan dan juga mantan ketua Partai PDI,Perjuangan ini sangat  menyayangkan sikap Kepala BPKAD Frans Saragih yang terkesan menghindar dari rekan-rekan Pers yang hendak mengkonfirmasi.

“Frans Saragih selaku Kepala Badan pengelola keuangan asset daerah  tidak perlu menghindar dari rekan-rekan Pers yang akan hendak konfirmasi tentang dana yang dikelolanya,” ujarnya kemedia InfoBeritaKarawang News.Com pada hari  Kamis (23/12/2021).

Dia juga menambahkan ,menghindarnya frans saragih dari kalangan rekan-rekan Pers, ini akan meninbulkan kecurigaan yang semakin mendalam dan akan menimbul permasalahan yang baru,dan  kemungkinan dana tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ke peruntukannya, apalagi saat ini harus transparansi sebab dana itu bersumber dari APBD,Alias uang rakyat, pungkasnya .

Nainggolan  juga menyesalkan sikap H Siburian dari pihak PLN Cabang Pematangsiantar yang mengatakan apakah sudah ada persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menerangkan berapa setiap bulannya pembayaran Pemkab Simalungun kepada PLN  terkait lampu jalan yang ada di daerah Simalungun.

Ada Aroma Dugaan Korupsi di Dana Swakelola BKAD Simalungun Rp 41,7 M

Dari jawaban pegawai PLN H,Siburian  kepada wartawan,ini tidak tepat ,hal jawanban seperti ini ada kecurigaan suatu duga adanya kong kali kong antara Pemkab Simalungun dengan pihak PLN tentang pembayaran rekening tersebut. Hal ini juga sudah dikatagorikan melanggar UU pers Nomor 40 tahun 1999 pasal 18 ayat 1 , Untuk itu Bendahara Pospera simalungun  menghimbau  agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri petugas PLN yang membidangi penagihan rekening lampu jalan tersebut,ungkapnya mengakhiri.    ( SL )

READ
Proyek Mangkrak di Pedes-Sungai Buntu,Pelaksana Tinggalin Utang Di Warung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

DPPKB dan BKPSDM lakukan Sosialisasi di Ulakan Tapakih Guna Percepatan Capaian Vaksinasi Covid-19

Ulakan Tapakih,-InfoBeritaKarawang- Sehubungan dengan rendahnya capaian vaksinasi di Kabupaten...

Ritual Kelapa Gading Kembar Menguak ” Jabalekat’.

Blitar-InfoBeritaKarawang. Penanaman pohon kelapa gading kembar di pantai desa...

BAPPEDA Karawang Gelar Development EXPO KE 2 Tahun 2015

KARAWANG,InfoBeritaKarawang. Pemkab Karawang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karawang...

Praktek Perjudian Di Kota Batam Jenis Dadu Goncang ,Gelper Leluasa Beroperasi

BATAM-InfoBeritaKarawang. Praktek perjudian di kota Batam berperasi secara leluasa...